Wiranto: Sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan demonstrasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto (kanan).

Saat ini beberapa pihak menyarankan kepada umat muslim Indonesia untuk tidak lagi melaksanakan demo menuntut proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non aktif dipercepat. Hal ini disampaikan karena ada beberapa kabar tersiar bahwa akan ada demo yang lebih besar daripada aksi 411 lalu.

Seperti yang di tuturkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Dia berharap tidak ada lagi aksi unjuk rasa menuntut percepatan proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atas perkara dugaan penodaan agama. Sebab, Polri telah memproses perkara tersebut.

"Proses hukum yang adil, tegas dan transparan serta tak diintervensi kekuasaan sudah dilakukan. Maka sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan demonstrasi," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/11/2016), dilansir kompas.com.

"Maka kalau ada ide demonstrasi lagi, yang didemo apanya lagi?" lanjut dia.

Wiranto meminta pihak yang hendak menggelar demonstrasi lanjutan lebih baik menunggu proses hukum perkara itu ke tahap selanjutnya, yakni tahap penyidikan.

Baca Juga : Kapolri: Ahok Diperiksa Selasa Depan Sebagai Tersangka

Wiranto telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk bersikap tegas terhadap aksi unjuk rasa lanjutan aksi unjuk rasa 4 November 2016 yang lalu itu.

Tegas yang dimaksud adalah soal syarat-syarat unjuk rasa tersebut.
"Jadi tatkala demonstrasi dilakukan di tempat umum dan masyarakat umum sampai terganggu aktivitasnya, itu tidak diperbolehkan. Polisi berhak membubarkan itu," ujar Wiranto.

"Jangan sampai kebebasan menyuarakan pendapat melalui demonstrasi itu dimanfaatkan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, mengganggu eksistensi negara. Kalau itu dilaksanakan, berarti memang harus ada langkah keras dan tegas," lanjut dia.

Diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan kembali menggelar aksi damai jilid III pada 2 Desember 2016.

Panglima Lapangan GNPF MUI, yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, aksi damai dilakukan karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga kini belum ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Aksi damai berdoa untuk negeri. Kami akan punya tagline bersatu dan berdoa untuk negeri. Aksi ini untuk mempersatukan Indonesia dan mendoakan Indonesia agar selamat, tidak tercerai berai," kata Munarman, di Jakarta, Jumat.

Aksi damai tersebut akan dilakukan dengan salat Jumat bersama dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia. Sebelum salat Jumat, akan dilakukan doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.