Meninggkatnya biaya sekolah SMA negri yang dikelola oleh pemerintah Provinsi, masyarakat menengah bawah sulit untuk menempatkan anak-anaknya kedalam sekolah negri meskipun prestasi yang diperoleh anak tersebut.
Dikutip dari
Jpnn, anggota
DPRD Kota Bekasi Komarudin menyesalkan besarnya pungutan di SMA negeri sejak dikelola oleh pemerintah Provinsi.
Pasalnya, sejak diambil alih pihak provinsi, dana pendidikan menjadi gila-gilaan.
Baca Juga :
Astaghfirullah, Bocah 10 Tahun ini Dihamili Pamannya Sendiri, Mirisnya Baru Ketahuan Dibulan Ke 5
Meski sudah melalui musyawarah dengan Komite Sekolah, banyak para wali murid yang mengaku keberatan.
Misalnya untuk biaya gedung dipungut Rp
2,5 juta hingga Rp
3 juta per siswa. Biaya SPP bulanan ditarik Rp
250-Rp
300 ribu per siswa.
Belum lagi biaya seragam, khusus untuk seragam putri dikenakan Rp
800 ribu, sedangkan seragam putra Rp
700 ribu.
Baca juga :
Amazing, Mentri Kelautan dan Perikanan Buka Lowongan untuk 300 Lulusan Terbaik Indonesia
Padahal, saat masih dikelola Pemerintah Kota Bekasi, sumbangan yang ada hanya sekitar Rp
50 ribu.
’’Kalau kayak begini, mungkin perlu dipikirkan pengelolaan SMA Negeri bukan lagi oleh Pemprov. Kalau perlu boikot bayar kalau masih dikelola provinsi,’’ tutur Komarudin.(neo/zar/pj/gob)