Sumber gambar tribunnews.com
Selalu Memberikan Pendapat yang Netral.
Jawaban Ustadz Abdul Somad mengenai polemik ceramah yang beberapa waktu lalu viral di media sosial.Dalam satu kesempatan ketika Ustadz Abdul Somad diwawancarai oleh Karni Ilyas yang disiarkan TV One, pada jum'at malam.
Ustadz Abdul Somad ditanyai mengenai polemik ceramah yang mengandung unsur radikalisme, ajaran khilafah, sehingga mengkhawatirkan indonesia akan menjadi seperti Suriah atau Irak.
"Apa sulitnya untuk mendudukan ulama dalam satu tempat, NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, FPI, dan lain-lain duduk bersama. Mari kita bahas bersama bagaimana founding father negara kita menetapkan dasar negara. Misalnya jika yang radikal itu 1 meter, kita buat standar 1 meter adalah 100 cm. Misalnya orang disebut radikal apabila tidak mengakui Pancasila dan NKRI," kata Abdul Somad dalam wawancara itu.
Dia pun menyinggung tokoh-tokoh ormas yang selama ini menjadi kontroversi, salah satunya Bahar bin Smith yang dilaporkan ke kepolisian karena dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.
"Siapa kita tanya, apakah Habib Rizieq, Tengku Zulkarnain, Baharudin Smith, apakah mereka tak mengerti NKRI dan Pancasila? Tentu saya yakin Habib Rizieq, Tengku Zukarnain, dan Baharudin, mereka pasti mengakui NKRI dan Pancasila," ujarnya seperti yang dikutip dari solopos.com.
Baca juga:
- Ribuan E-KTP Dibuat Mainan Anak-anak, 5 Fakta Temuan KTP Elektronik yang Dibuang Didalam Karung
- Rugi Jika Ditinggalkan, Ini Alasan Mengapa Rasulullah SAW Anjurkan Untuk Tidur Siang
Menurut Abdul Somad, orang yang mengajak untuk membakar kendaraan, meratakan tanah, dan sejenisnya, baru bisa disebut radikal. Namun, yang paling penting, kata dia, pemerintah perlu mengajak berbagai pihak untuk duduk bersama.
"Yang perlu kita cermati, apakah ini sengaja ramai, atau ingin dibuat ramai, atau untuk dibuat ramai. Saya kira apa yang bisa dilakukan adalah duduk bersama, Polri, TNI, ormas, tokoh agama."Soal dugaan ujaran kebencian yang kini menjerat Bahar bin Smith, Abdul Somad menyebut semua orang bisa menyerahkannya ke lembaga penegak hukum. Menurutnya, proses hukum bisa menentukan seseorang bersalah atau tidak.
"Pendiri negara ini sudah menetapkan hukum kita berdasarkan Pancasila, lalu lahirlah ikatan. Maka misalnya saya sebagai orang yang dihina diejek, saya bisa lapor ke polisi. Apakah saya benar diejek, akan ditentukan proses hukum. Tapi jika kita memainkan hukum, masyarakat tidak bodoh, jangan sampai air yang besar ini dibendung, kemarahan akan muncul ketika ada ketidakadilan."