Warga pulang kampung usai instruksi lockdown di India - Image from news.detik.com
Desakan lockdown di Indonesia kian meruncing, seiring jumlah kasus yang kian meningkat.
Namun nyatanya opsi lockdown justru membawa masalah baru di negara-negara yang telah menerapkannya. Di Italia misalnya banyak terjadi penjarahan supermarket.
Salah satu penjarah mengungkapkan "Kami tidak punya uang untuk membayar. Kami butuh makan." Di India beda lagi, malah jauh lebih parah.
Corona di Italia benar-benar telah menggila. Tercatat per 31 Maret dari Johns Hopkins University and Medicine, kasus positif corona di Negeri Pizza tersebut mencapai 101.739 orang, menduduki posisi kedua terbanyak di dunia.
Dengan jumlah kematian terbanyak di dunia, yakni 11.591 orang. Serta sebanyak 14.620 orang yang berhasil sembuh. Dengan jumlah yang terus meningkat, 3 pekan lalu, pemerintah Italia memutuskan untuk me-lockdown seluruh wilayah negaranya.
Baca juga : Jokowi Tegaskan Tak Ada Lockdown, Tapi Pembatasan Sosial Berskala Besar
Secara perlahan, lockdown tersebut telah menggerus perekonomian Italia. Selain itu kekacauan juga tampak pada kondisi masyarakatnya. Masyarakat Italia merasa putus asa dengan kondisi yang saat ini meeka hadapi.
Sebagaimana yang diberitakan oleh La Repubblica, sekelompok orang terlihat memasuki supermarket di Palermo dan pergi tanpa membayar.
"Kami tidak punya uang untuk membayar. Kami butuh makan." begitulah teriakan yang diucapkan salah seorang dari kelompok tersebut kepada petugas kasir.
Selain itu, di kota lain di Sisilia, Corriere della Sera juga memberitakan pemilik toko kecil didesak oleh penduduk sekitar untuk memberi makanan.
Giuseppe Provenzano, menteri yang mengurus daerah selatan Italia juga menyampaikan kepada harian La Repubblica terkait keresahannya.
"Saya takut kekhawatiran yang diutarakan masyarakat, kesehatan, pemasukan hingga masa depan bakal berubah menjadi kemarahan jika krisis ini terus berlanjut," terangnya.
Untuk mengatasi kekacauan tersebut Italia sampai mengerahkan polisi bersenjatakan tongkat dan senjata api untuk melindungi supermarket di Sisilia, Italia.
Mereka berjaga dalam diam di tengah hari hujan, dengan tangan berada di belakang serta wajah yang ditutup topeng hijau.
Kekacauan lockdown tidak hanya terjadi di Italia, namun juga terjadi di India. Lockdown dilaporkan telah memicu kepanikan sejumlah warga di India.
Lockdown yang diberlakukan di India diantaranya adalah melarang orang meninggalkan rumah, menutup bisnis yang tidak penting, serta membatalkan semua acara publik.
Tepat setelah PM India Narendra Modi mengumumkan lockdown total tersebut, warga di Delhi dan Mumbai mulai berbondong-bondong untuk berbelanja. Mereka menuju toko dan apotek untuk memasok kebutuhan hidup mereka.
Orang India yang cemas mulai memborong berbagai bahan makanan. Banyak rak di toko-toko yang kosong karena telah dihabiskan warga.
"Semakin sulit untuk mendapatkan produk," kata penjual sayuran Mumbai Rafiq Ansari, 35.
"Kita akan menghadapi kekurangan besar di hari-hari mendatang. Dan pada saat yang sama harga juga naik - harga tomat naik lebih dari dua kali lipat," katanya.
Aksi pemborongan bahan pokok tersebut mendorong Modi untuk memperingatkan warganya bahwa panic buying hanya akan semakin mempercepat penyebaran corona. Ia mengungkap bahwa pasokan di India telah mencukupi.
Lain dari hal tersebut, jutaan orang kehilangan pekerjaan serta tidak ada uang pesangon. Hal ini memicu eksods dari kota besar seperti Delhi, yakni ribuan pekerja migan melakukan perjalanan panjang kembali ke desa asal mereka.
Bahkan ada seorang pekerja yang dilaporkan meninggal pada Sabtu (28/3), setelah berjalan sejauh 270 km untuk kembali ke rumah.
Kritik pun bermunculan akibat kekacauan tersebut. Pemerintah India dinilai lalai melakukan lockdown, karena tanpa perencanaan yang matang. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah, pihaknya mengungkatkan telah menerapkan "Sistem respons komprehensif" di perbatasannya.
Beberapa pemerintah negara bagian juga telah menjanjikan pemberia uang tunai kepada pekerja migran, namun ada kekhawatiran mengenai logistik pengiriman bantuan.
Uttar Pradsh di Utara juga mengungkapkan adanya bus yang disediakan untuk mereka yang terdampak.
Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan pemerintah tidak akan memilih opsi lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona.
Pemerintah menilai kebijakan lockdown yang sudah diterapkan oleh beberapa negara lain, ternyata justru menimbulkan masalah baru.
"Kemudian dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru," ujar Doni, dalam rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (30/3/2020).
Doni Monardo mengumumkan pembentukan gugus percepatan tugas penaganan Covid-19 di Jakarta, pada Sabtu (14/3/2020). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Negara-negara yang telah menerapkan kebijakan lockdown diantaranya ialah Italia, Prancis, Malaysia, hingga India. Namun, kebijakan lockdown total di India secara nasional malah berujung kacau balau.
Doni pun menyatakan bahwa kebijakan lockdown harus dipikirkan secara matang, komprehensif dan hati-hati. Apabila tidak, lockdown justru akan membuat angka penyebaran corona semakin meningkat karena terjadinya kerumunan di masyarakat.
"Berkaca ke sejumlah negara yang telah memutuskan lockdown atau karantina wilayah ternyata gagal justru masalah baru. Sehingga ada penumpukan masyarakat sangat besar dan masyarakat alau ada 1-2 yang terpapar, bayangkan betapa banyaknya warga yang tadinya negatif jadi positif (corona)," jelas Kepala BNPB itu.
Dia pun meminta agar semua pihak patuh terhadap kebijakan terkait corona yang diputuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pemerintah kini memilih menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menghambat pencegahan penularan virus corona.
"Oleh karenannya keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar dibidang hukum. Selanjutnya akan diterbitkan Perppu dalam waktu depan ini," kata Doni Monardo.