Ilustrasi lockdown - Image from www.jambiupdate.co
Tidak lockdown, namun juga tidak ada aturan tegas.
Mungkin tidak lockdown memang pilihan yang bagus, namun kebijakan ini harus dibarengi dengan aturan tegas, bukan hanya 'himbauan' untuk social distancing. Karena jika hanya sekedar himbauan, banyak warga yang masih bandel dan tidak ikuti aturan.
Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menerapkan opsi lockdown atau karantina wilayah demi mencegah penyebaran virus corona.
Pemerintah menilai kebijakan lockdown yang sudah diterapkan oleh beberapa negara lain ini, nyatanya menimbulkan dampak baru.
"Kemudian dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru," ujar Doni dalam video conference setelah rapat bersama Presiden Jokowi, seperti yang dilansir dari laman Liputan6.com Senin (30/3/2020).
Adapun negara tetangga yang sudah menerapkan kebijakan lockdown adalah Italia, Prancis, Malaysia, dan India.
Akan tetapi, kebijakan lockdown di India secara nasional malah berujung kacau dan menimbulkan dampak yang cukup buruk.
Doni pun menyatakan bahwa kebijakan lockdown harus dipikirkan secara matang dan lebih berhati-hati.
Sebab jika tidak, yang ada justru akan membuat angka penyebaran virus corona semakin meningkat akibat kerumunan masyarakat.
"Berkaca ke sejumlah negara yang telah memutuskan lockdown atau karantina wilayah ternyata gagal justru masalah baru. Sehingga ada penumpukan masyarakat sangat besar dan masyarakat alau ada 1-2 yang terpapar, bayangkan betapa banyaknya warga yang tadinya negatif jadi positif (corona)," ungkap Doni.
Baca Juga: Miskin Empati, Pasutri Belanja Pakai APD Ditegur Malah Ngeyel
Selain menegaskan bahwa Indonesia tak akan lakukan lockdown, Doni pun juga meminta agar semua pihak mengikuti serta mendukung kebijakan terkait corona yang diputuskan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, pemerintah pusat kini memilih menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menekan penyebaran virus corona.
"Oleh karenanya keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar dibidang hukum. Selanjutnya akan diterbitkan Perppu dalam waktu depan ini," ungkap Doni Monardo.
Baca Juga: Cek Fakta, Benarkah Berjemur di Bawah Sinar Matahari Bisa Membunuh Virus Corona?
Negara yang memberlakukan lockdown - Image from www.wajibbaca.com
Indonesia tak melakukan lockdown, sebab mengaca dari negara tetangga, salah satunya India yang malah rusuh akibat kebijakan lockdown.
Perdana Menteri India, Narendra Modi, pun meminta maaf atas kebijakan lockdown yang dilakukan pemerintah India untuk memerangi virus corona yang menimpa 1,3 miliar rakyatnya.
Pada Selasa waktu setempat (24/3/2020), India resmi memasuki karantina massal yang berdurasi selama 21 hari.
Video yang ramai dibagikan di dunia maya memperlihatkan bagaimana polisi India memukul warganya yang masih tidak patuh dan berkeliaran di tengah karantina.
Akan tetapi, memasuki hari kelima, ribuan pekerja migran di seantero India mulai mudik massal, sebab mereka tidak mempunyai pekerjaan selama lockdown.
Baca Juga: Cek Fakta, Benarkah Ruangan Ber-AC Tingkatkan Risiko Terpapar Corona?
Dalam pernyataan di radio Mann Ki Baat, Narendra Modi mengatakan bahwa, hanya kebijakan lockdown lah yang bisa menyelamatkan mereka dari wabah virus corona.
"Masyarakat pasti berpikir saya PM macam apa. Tapi lockdown hanya solusi satu-satunya," ungkap Modi dikutip Kompas Minggu (29/3/2020).
"Saya minta maaf karena cara ini memberi kesulitan bagi hidup Anda, terutama bagi rakyat miskin. Saya mengerti jika kalian marah pada saya," ujarnya.
Namun PM India yang menjabat sejak 2014 itu menerangkan, bahwa saat ini dia tidak punya pilihan lain untuk mencegah penyebaran virus corona di negaranya tersebut.